--------------Bahwa terdakwa Normawaty, S.Sos selaku Koordinator Daerah Kabupaten Sinjai berdasarkan Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian  Sosial Republik Indonesia Nomor : 226/SK/4.4.2/KP/04/2019 tanggal 08 April 2019 tentang Penetapan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Sebagai Pendamping Sosial Program Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019 dan Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : 017/SK/4.4.2/KP/01/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Penetapan Koordinator Daerah Kabupaten/Kota Program Bantuan Sosial Pangan Wilayah III Tahun 2020, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Albar Arif, SE selaku Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagai Pendamping Sosial Program Bantuan Sosial Pangan untuk Kabupaten Bantaeng berdasarkan Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : 226/SK/4.4.2/KP/04/2019 tanggal 08 April 2019, selaku Koordinator Pelaksana Program Sembako Wilayah II pada Bidang Tenaga Pelaksana Program Sembako berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 4/I/Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Sembako Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 dan selaku Koordinator Daerah Kabupaten Bantaeng berdasarkan Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : 017/SK/4.4.2/KP/01/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Penetapan Koordinator Daerah Kabupaten/Kota Program Bantuan Sosial Pangan Wilayah III Tahun 2020, saksi Abd. Rahim, S.E. selaku Ketua KSU Rezky Mandiri Pratama dan Direktur PT. Adri Karya Nusantara yang merupakan pemasok Komoditi Ikan Kaleng Merk Biltan, saksi Ilhamuddin, S.Sos, selaku Bagian Administrasi UD. Fajar Mandiri (Meminjam UD. Fajar Mandiri) yang merupakan Supplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk Kabupaten Sinjai berdasarkan Surat Nomor : 500/7460/B.Ekon tanggal 09 Oktober 2019 perihal Penyampaian Nama Supplier BPNT yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulsel dan berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Nomor : 511.1/0738/DINSOS, perihal Penyampaian Nama Supplier Program Sembako Tahun 2020 tanggal 31 Januari 2020, yang ditujukan ke Sekretaris Daerah Kab/Kota Prov. Sulsel dan saksi H.Abdul Rasyid selaku Direktur UD. Fajar Mandiri (yang penuntutannya diajukan secara terpisah/splitzing), antara bulan Oktober tahun 2019 sampai dengan bulan Oktober tahun 2020 atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum yaitu mengabaikan supplier kabupaten Sinjai yang menentukan jenis, jumlah, kualitas dan harga bahan pangan yang akan dibeli oleh KPM melalui e-Warong, mengarahkan para KPM agar melakukan transaksi di agen e-warong tertentu, mengarahkan para e-warong baik secara langsung atau melalui para Pendamping Sosial Bansos pangan agar membeli bahan pangan dari supplier, mengabaikan adanya bahan pangan yang dilarang untuk dibeli dengan menggunakan bantuan program sembako berupa ikang kaleng, serta menerima imbalan dari supplier yang bersumber dari keuntungan memasok bahan pangan dalam program BPNT/program sembako, hal tersebut  telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai pada Pasal 2, Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai pada Pasal 2, Pedoman Umum BPNT 2019 pada Bab I angka 1.6 Prinsip Pelaksanaan butir 2, Pedoman Umum Program Sembako 2020 pada Bab I angka 1.6 Prinsip Pelaksanaan Program butir 1, Pedoman Umum Program Sembako 2020 pada Bab II Ruang Lingkup angka 2.6 , Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai pada Pasal 37 ayat (1), Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 05/4/PER/HK.02.01/11/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai pada Bab V Tenaga Pelaksana BPNT, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 6.248.322.506,00 (enam milyar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara oleh Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 36/LHP/XXI/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022, yang dilakukan secara berturut-turut dan tidak dapat ditentukan lagi sebanyak berapa kali atau setidak-tidaknya lebih dari satu kali yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (voorgezette handeling), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

• Bahwa pada tahun 2019 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan bantuan kepada masyarakat dengan nama Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor : SP.DIPA-027.06.1.418944/2019, tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp. 6.278.248.680.000,- (enam Triliun dua ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan realisasi Program BPNT Tahun 2019 di Kabupaten Sinjai sebesar Rp. 3.409.120.000,- (tiga milyar empat ratus sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk periode Oktober sampai dengan Desember 2019 dan Tahun 2020 sebesar Rp. 29.334.600.000,-. (dua puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
• Bahwa sebelumnya Kementerian Sosial Republik Indonesia menunjuk Bank Mandiri selaku Bank Penyalur Dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia  Nomor : 12/4/SK/HK.01/03/2018, tanggal 22 Maret 2018 tentang dan Nomor : 27/6/SK/HK.02.02/5/2020 tentang Lokasi Bank Penyalur di Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Program Sembako.
• Bahwa Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tahun 2019 merupakan transformasi program Rastra untuk memastikan program menjadi lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi, yang menggunakan Sistem Perbankan dengan besaran manfaat yang diterima KPM (Keluarga Penerima Manfaat) melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebesar Rp. 110.000,- per-bulan.
• Bahwa Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir PPK dan PAN Nomor ; 36/PFM/PPKPAN/KPTS/01/2018 dan Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 821.2/5482/Dinsos tanggal 20 Februari 2020, mengangkat Tenaga Sosial Pangan, yang meliputi :

• Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai membentuk Tim Koordinasi Program Bantuan Sosial Pangan di Kabupaten Sinjai Tahun 2019 yakni :

Penanggung jawab    : Bupati dan Wakil Bupati Sinjai

Ketua Tim                 : Sekretaris Daerah

Wakil Ketua Tim      : Asisten Administrasi Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan

Sekretaris                  : Kepala Dinas Sosial

Wakil Sekretaris       : Kepala Bagian Administrasi Perekonomian

Bidang                        :1. Kepala Bappeda

                                    2. Kasub Divre Bulog Wilayah V Bulukumba

                                    3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan

                                    4. Badan Pusat Statistik

                                    5. Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH)

                                    6. Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)

                                    7. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Bansos Polres

                                    8. Koordinator Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD)

Tim Koordinasi Program Bantuan Sosial Pangan di Kabupaten Sinjai Tahun 2020 yakni :

Penanggung jawab : Bupati dan Wakil Bupati Sinjai

Ketua Tim                 : Sekretaris Daerah

Wakil Ketua Tim      : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Sekretaris                  : Kepala Dinas Sosial

Wakil Sekretaris       : Sekretaris Dinas Sosial

Bidang                        : 1. Wakapolres

                                      2. Kepala Bappeda

                                      3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

                                      4. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

                                      5. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan

                                      6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan

                                      7. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan ESDM

                                      8. Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja

                                      9. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian

                                    10. Kepala BPS

                                   11. Bank Himbara (Himpunan Bank Negara)

                                   12. Kepala Perum BULOG Sub Divre Bulukumba

                                   13. KaBid Perlindungan, JamSos dan Pengelolaan Info Data Terpadu

                                 14. Koordinator Daerah Bansos Pangan

    15. Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

• Bahwa pada tanggal 2 April 2019 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membentuk Tim Koordinasi Program Bantuan Sosial Pangan (Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 739/IV/2019.
• Bahwa pada tanggal 08 April 2019 Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui melalui Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III yaitu saksi Abd. Hayat Gani mengangkat terdakwa Normawaty selaku Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagai Pendamping Sosial Program Bantuan Sosial Pangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 226/SK/4.4.2/KP/04/2019 dan Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor : 017/SK/4.4.2/KP/01/2020, tanggal 03 Januari 2020 tentang Penetapan Koordinator Daerah Kabupaten/Kota Program Bantuan Sosial Pangan Wilayah III Tahun 2020 untuk Kabupaten Sinjai.
• Bahwa bank Mandiri Cabang Sinjai selaku Bank Penyalur dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melakukan penjaringan/penunjukan Agen e-Warong sebanyak 101 Agen e-Warong yang meliputi :

• Bahwa pada bulan Agustus 2019, saksi Ilhamuddin S. Sos yang merupakan pensiunanDinas Sosial Kabupaten Sinjai mendengar informasi permintaan Supplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial masing – masing kabupaten dari saksi Albar Arif yang berkunjung ke Kabupaten Sinjai bersama Abdul Rahim . Saksi Albar Arif juga menyampaikan kepada saksi Ilhamuddin S. Sos bahwa ada kesempatan untuk menjadi supplier untuk Program BPNT Kab. Sinjai untuk menyalurkan sembako ke agen e-warong dan saksi Albar Arif juga menjelaskan bahwa saksi Ilhamuddin S. Sos  bisa menjadi supplier BPNT namun harus menggunakan Badan Usaha untuk adminitrasi pengajuan ke Tim Koordinasi (Tikor) Propinsi dan pada saat itu saksi Abdul  Rahim juga menjelaskan bahwa saksi Abdul Rahim juga mendaftar untuk menjadi supplier BPNT Kebupaten Jeneponto, dan setelah saksi Ilhamuddin S. Sos mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya saksi Ilhamuddin datang di Dinas Sosial Kabupaten Sinjai  selanjutnya saksi Ilhamuddin S. Sos ikut mendaftar di Dinas Sosial Kabupaten Sinjai sebagai Supplier tetapi karena tidak ada kelengkapan perusahaan, maka saksi Ilhamuddin, S,Sos  menemui saksi H. Abdul Rasyid selaku pemilik perusahaan UD. Fajar Mandiri dan menyampaikan bahwa ada  penerimaan supplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan saksi Ilhamuddin, S,Sos  menyuruh H. Abdul Rasyid melengkapi izin perusahannya, setelah itu saksi Ilhamuddin S. Sos bersama H. Abdul Rasyid ke Kantor Dinas Sosial Kab. Sinjai menyetor kelengkapan berkas yang diminta.
• Bahwa Tim Koordinasi Kabupaten Sinjai mengirimkan Surat Rekomedasi Nomor : 427/09.1671/686 tanggal 2 September 2019 yang mengusulkan nama-nam Suplier yang akan melaksanakan kegiatan BPNT di Kabupaten Sinjai yakni Ilhamuddin, H. Muh. Yusuf, H. Abdul Rasyid dan  A. Gunawan ke Tim Koordinasi Propinsi Sulawesi Selatan. Bahwa setelah ada surat rekomendasi tersebut saksi  Ilhamuddin, S,Sos  menginformasikan kepada saksi Albar Arif bahwa surat rekomendasi dari Kabupaten Sinjai sudah dikirim di Propinsi. Setelah itu saksi Albar Arif memberikan informasi bahwa untuk menjadi supplier harus melengkapi persyaratan sebagai badan usaha, Selanjutnya Tim koordinasi Propinsi Sulsel mengirimkan permintaan kelengkapan berkas Perusahaan kepada Tim kordinasi Kab Sinjai dari 4 (empat) nama Suplier yang diusulkan, namun saksi Ilhamuddin, S.Sos tidak melengkapi hanya menyampaikan kepada saksi H. Abdul Rasyid untuk melengkapi berkas perusahaannya setelah itu saksi Ilhamuddin, S,Sos  mengirimkan izin usahaUD. FAJAR MANDIRI milik saksi H. Abdul Rasyid melalui WA saksi Albar Arif. Dan pada bulan oktober 2019 saksi Ilhamuddin, S,Sos  mendapatkan informasi dari saksi Albar Arif bahwa UD. FAJAR MANDIRI yang ditunjuk sebagai supplier BPNT Kabupaten Sinjai.

• Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2019 saksi Abdul Hayat selaku Sekda Prov. Sulsel serta selaku Ketua Tikor Prov. Sulsel menerbitkan Surat Nomor : 500/7460/B.Ekon perihal Penyampaian Nama Supplier BPNT yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulsel dan untuk Kabupaten Sinjai yang ditetapkan selaku Supplier adalah UD. Fajar Mandiri, sebagai berikut :

• Bahwa setelah UD. Fajar Mandiri yang ditunjuk sebagai Supllier Kabupaten Sinjai, selanjutnya saksi Ilhamuddin, S.Sos bersama H. Abdul Rasyid menuju Makassar ke kantor Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Selatan menemui Kepala Bidang Fakir Miskin dan mempertanyakan Surat Penunjukan Supplier, dan kemudian saksi Ilhamuddin, S.Sos dan H. Abdul Rasyid diberikan Surat Penunjukan Supplier tersebut
• Bahwa pada saat UD. FAJAR MANDIRI milik H. Abd. Rasyid yang digunakan saksi Ilhamuddin, S.Sos ditunjuk sebagai supplier dan kemudian  saksi Albar Arif sering meminta sejumlah uang kepada saksi  Ilhamuddin, S.Sos untuk biaya komitmen.
• Bahwa pada bulan Oktober 2019 saksi Ilhamuddin, S.Sos meminta data Keluarga penerima manfaat (KPM), data agen E-Warong dari Koordinator Daerah Kabupaten Sinjai terdakwa Normawaty dan Pendamping Kecamatan, setelah saksi Ilhamuddin, S.Sos mendapatkan data tersebut saksi  Ilhamuddin, S.Sos  bekerjasama dengan saksi H. Abdul Rasyid sesuai surat perjanjian kerjasama untuk menyiapkan barang  Komoditi  sembako BPNT.
• Bahwa pada periode bulan Oktober sampai dengan Desember Tahun 2019, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima Bantuan Pangan Non Tunai senilai Rp. 110.000,00 dalam bentuk beras dan Telur. Supplier yang disetujui untuk menyediakan bahan pangan di kabupaten Sinjai adalah saksi Abdul Rasyid (UD. Fajar Mandiri), namun dalam Pelaksanaannya semua proses penyedian bahan pangan dikendalikan oleh saksi Ilhamuddin, S.Sos. Bahwa Penentuan kuantitas dan harga bahan pangan beras dan telur ditentukan oleh Supplier Kabupaten Sinjai dengan sepengetahuan terdakwa Normawaty, S.Sos selaku Kordinator daerah Kabupaten Sinjai dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahan pangan yang disediakan supplier kepada e- warung untuk dibeli KPM berbentuk paket yang terdiri dari beras 9 kg dan telur 10 butir.
2. Untuk menyediakan bahan pangan tersebut, e-warung diberikan keuntungan oleh supplier dengan jumlah yang bervariasi antara Rp.5.000 sampai dengan 7.500 setiap transaksi.

• Bahwa saksi Ilhamuddin, S.Sos melaksanakan pengadaan barang komoditi dengan mekanisme mengacu kepada Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan cara membeli barang Komoditi beras kepada Bulog Sub. Divre Bulukumba melalui permintaan langsung dan melalui surat permintaan, Bulog menyiapkan sesuai jumlah permintaan dan membeli telur ke Pengusaha Telur an. saksi Albar Ibrahim dan saksi Basir Abdullah sesuai dengan jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat), setelah komoditi terkumpul pengantaran barang kepada agen E-Warong.   
• Bahwa kemudian dilakukan pertemuan supplier dengan Bulog Divre Sulselbar dibahas keterkaitan beras yang  akan disalurkan kepada Keluarga penerima manfaat (KPM) yang diikuti oleh saksi Ilhamuddin, S.Sos bersama H Abdul Rasyid disepakati beras diambil dibulog sesuai jumlah KPM masing – masing Kabupaten Kota.
• Bahwa pada pertemuan Supplier tersebut disepakati komoditi : Beras 9 Kg per-KPM harga    @ Rp. 10.000/kg dan Telur 10 butir @ Rp. 2.000/butir
• Bahwa saksi Ilhamuddin, S.Sos melaksanakan pengadaan barang komoditi dengan mekanisme mengacu kepada Jumlah Keluarga penerima manfaat dengan cara membeli barang Komoditi beras kepada bulog melalui permintaan langsung dan melalui surat permintaan, bulog menyiapkan sesuai jumlah permintaan dan membeli telur ke Pengusaha Telur saksi Albar Ibrahim dan saksi Basir Abdullah sesuai dengan jumlah KPM (keluarga penerima manfaat), setelah komoditi terkumpul pengantaran barang kepada agen E-Warong.   
• Bahwa saksi Ilhamuddin, S.Sos melakukan pembayaran kepada Bulog melalui transfer kerekening penampungan BPNT sembako Bulog Wilayah V Bulukumba, pembayaran sesuai kesepakatan UD. Fajar Mandiri pada Nomor Rekening BRI penampungan BPNT sembako Cabang Bulukumba 025301001842307, dengan harga  Rp. 8.200 (delapan ratus ribu rupiah) perkilo dan pembelian telur dengan harga Rp. 1600 (seribu enam ratus rupiah) perbutir dengan jumlah data KPM dari data pendamping, pembayaran kepada ke Pengusaha Telur saksi Albar Ibrahim dan saksi Basir melaui Tunai dan transfer.
• Bahwa pembayaran oleh e-warung ke Supplier atas hasil penjualan bahan pangan kepada KPM dilakukan melalui rekening saksi Ilhamuddin, S.Sos tersebut sejumlah nilai bantuan (Rp. 110.000,00) dikurangi keuntungan e –warung.
• Bahwa jumlah KPM yang disiapkan komoditinya :

Bulan Oktober 2019 :

Bulan November 2019 :

Bulan Desember  2019 :

• Bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 (Periode Oktober 2019 sampai dengan Desember 2019), KPM yang seharusnya menerima manfaat senilai Rp. 110.000,00 per KPM per bulan atau total selama periode Oktober sampai dengan Desember 2019 senilai Rp. 3.409.120.000,00, namun hanya menerima manfaat senilai Rp. 2.991.133.047,00 (biaya perolehan sebesar Rp. 2.784.338.800,00 dan keuntungan e-warung sebesar Rp. 206.794.247,00) , sehingga terjadi selisih karena berkurangnya manfaat yang diperoleh KPM tersebut senilai Rp. 417.986.953,00, dengan uraian pada tabel berikut :

Tabel. Selisih Nilai Manfaat Tahun 2019

• • •  Bahwa adanya penentuan jenis, jumlah, dan harga bahan pangan yang ditetapkan / dipaketkan oleh saksi Ilhamuddin, S.Sos bersama H. Abd. Rasyid selaku supplier dengan sepengetahuan terdakwa Normawaty , S. Sos Kordinator daerah Kab. Sinjai, sehingga membuat e-warong tidak mempunyai kesempatan untuk menentukan jenis, jumlah, dan harga untuk bahan pangan yang akan diterima oleh KPM. Selain itu, manfaat yang diperoleh oleh KPM menjadi lebih kecil dari yang seharusnya diterima karena kuantitas dan harga bahan pangan sudah ditentukan oleh supplier terkait dengan paket sembako yang diterima oleh KPM, sehingga melanggar atau tidak sesuai dengan prinsip dan tujuan BPNT /Program Sembako yakni :
  • Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai pada Pasal 25 ayat (2) KPM BPNT dapat melakukan transaksi disemua e-warung dan dapat memilih bahan pangan yang ditentukan sesuai kebutuhan.
  • Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan pangan Non Tunai pada Pasal 25 ayat (2) yang menjelaskan bahwa KPM BPNT dalam melakukan transaksi pembelanjaan di e- warung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih bahan pangan yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan.
  • Pedoman Umum BPNT 2019 pada Bab I angka I.6 Prinsip Pelaksanaan butir 2 yang menyatakan bahwa KPM tidak diarahkan pada e-warung tertentu dan e-warung tidak memaketkan bahan pangan yang menyebabkan KPM tidak mempunyai pilihan dan kendali terhadap jenis bahan pangan.

• • • Bahwa pada tahun 2020 terdapat pengembangan dari Program BPNT yang bertransformasi menjadi Program Sembako. Seperti halnya Program BPNT, Program sembako diharapkan dapat memberikan pilihan kepada penerima manfaat dalam memilih jenis, kualitas, harga dan tempat membeli bahan pangan. Untuk Program Sembako, Pemerintah meningkatkan nilai bantuan dan memperluas jenis bahan pangan yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur namun juga bahan pangan lainnya yang mengandung sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, maupun vitamin dan mineral.
    • Pemilihan bahan pangan dalam program sembako bertujuan untuk menjaga kecukupan Gizi KPM, Pencegahan Stunting melalui program Sembako dilakukan dengan pemanfaatan bahan pangan oleh KPM untuk pemenuhan gizi dimasa 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK), yang dimulai sejak ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 6-23 bulan. Bagi anak usia 6-23 bulan bahan pangan dari program Sembako diolah menjadi Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)..
    • Bahwa bantuan program Sembako ini tidak boleh digunakan untuk pembelian bahan pangan berupa minyak, tepung, terigu, gula pasir, MP-ASI pabrikan, makanan kaleng, mie instan dan bahan pangan lainnya yang tidak termasuk dalam ketentuan. Bantuan juga tidak boleh digunakan untuk pembelian pulsa dan rokok. Program sembako ini mengakomodir ketersedian bahan pangan lokal.
    • Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Program Sembako 2020, bahan pangan yang dapat dibeli oleh KPM di e-warung dengan menggunakan dana bantuan Program Sembako adalah:
      1. 1. Sumber karbohidrat yang dapat berupa beras atau bahan pangan lokal seperti jagung pipilan dan sagu;
         2. Sumber protein hewani yang dapat berupa telur, daging sapi, ayam, ikan ;
         3. Sumber protein nabati yang dapat erupa kacang – kacangan termasuk tempe dan tahu;
         4. Sumber vitamin dan mineral yang dapat berupa sayur mayur, dan buah – buahan.
    • Bahwa pada periode tahun 2020, terdapat kenaikan bantuan Ke KPM Rp. 110.000/KPM/bulan pada tahun 2019 naik menjadi Rp.150.000/KPM/  untuk periode bulan Januari dan Pebruari Tahun 2020.
    • Bahwa pada bulan Januari dan Pebruari Tahun 2020, KPM menerima bantuan dana senilai Rp. 150.000,00 untuk dibelanjakan di e-warung dan memperoleh bahan pangan komoditi setiap bulan per KPM yang sudah dipaketkan oleh  saksi Ilhamuddin, S.Sos bersama dengan  saksi H. Abdul  Rasyid  selaku Supplier dengan sepengetahuan terdakwa Normawaty, S.Sos selaku kordinator daerah Kabupaten Sinjai dan para Pendamping sosial Bansos berupa beras 9 kg, telur 10 butir dan ikan kaleng sebanyak 2 kaleng, dimana untuk penyediaan bahan pangan tersebut e-warung diberikan keuntungan oleh Supplier yang diperoleh dari selisih pembayaran dari KPM dengan jumlah uang yang dibayar ke Supplier  yang jumlahnya bervariasi antara Rp.5.000 sampai dengan 7.500 setiap transaksi.
    • Bahwa bahan pangan berupa beras yang dipasok oleh saksi  Ilhamuddin, S.Sos dan H. Abd. Rasyid kepada e – warong diperoleh dari Perum Bulog Sub. Divre Bulukumba dengan biaya perolehan Rp. 8.500,00 per kg, sedangkan bahan pangan berupa telur yang diserahkan oleh saksi Ilhamuddin, S.Sos bersama saksi H. Abd. Rasyid kepada agen e –warong untuk diserahkan kepada para KPM pada bulan Januari dan Pebruari 2020 diperoleh dari Albar Ibrahim dan Basir Abdullah atas permintaan dari saksi Ilhamuddin, S.Sos dengan harga Rp. 1.600,00 perbutir.
    • Bahwa untuk membahas kenaikan nilai bantuan dan penambahan bahan pangan, dilakukan pertemuan di Hotel Grand Asia yang dihadiri Korda dan Supplier seluruh Sulawesi Selatan. Pada rapat tersebut, masing – masing kabupaten diminta usulan bahan pangan dan dibahas bersama terkait kemampuan pemasok. Pada rapat / pertemuan tersebut dibahas penambahan komoditi  berupa ayam potong dan ikan kaleng, dimana Albar Arif (Korda Bantaeng) bersama dengan saksi Abdul Rahim menawarkan / mengusulkan bahan pangan  berupa ikan kaleng dan juga pada saat itu Abd. Rahim sudah membawa contoh gambar ikan kaleng sambil memberitahu bahwa untuk pemesanan ikan kaleng dapat melalui  Abdul Rahim.
    • Bahwa hasil Rapat tingkat Propinsi di hotel Grand Asia tersebut kemudian dirapatkan kembali oleh Tim Koordinasi Kabupaten dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kab. Sinjai selaku Ketua Tim Koordinasi, Sekretaris Tim Kepala Dinas Sosial, Supplier H. Abdul Rasyid, Abd. Rahim, Pendamping Kecamatan, dimana pada saat itu saksi Ilhamuddin, S.Sos menyampaikan bahwa pada Tahun 2020, Komoditi bisa menggunakan Ikan Kaleng sesuai hasil Rapat di Hotel Grand Asia dan kemudian pada hasil Akhir Rapat tim koordinasi disepakati bahwa pada tahun 2020 di kabupaten Sinjai komoditi yang diberikan dalam bentuk paket adalah Beras 9 (sembilan) kg , Telur 10 (sepuluh) butir dan Ikan kaleng sebanyak 2 (dua) kaleng 240 Gram.
    • Bahwa kemudian untuk penyediaan bahan pangan berupa ikan kaleng di Kabupaten Sinjai tersebut, saksi Ilhamuddin, S.Sos mengajukan permintaan ikan kaleng kepada saksi Abd. Rahim. Dalam proses pencarian ikan kaleng, saksi Albar Arif bersama – sama  saksi Abdul Rahim mencari ikan kaleng sampai daerah Pekalongan dan meminta saksi A. Asbudhi Rosandhy untuk menyiapkan ikan kaleng. Selanjutnya saksi Albar Arif , saksi  Abd. Rahim dan A. Asbudhi Rosandhy menuju PT. Mayafood Industries di Pekalongan untuk memastikan perusahaan yang akan mencukupi pesanan ikan kaleng merek Ranesa. Bahwa setelah itu saksi Ilhamuddin, S.Sos melakukan pemesanan Ikan Kaleng kepada saksi  Abd. Rahim, yang akan dipasok ke e – warong yang kemudian akan  diberikan  kepada para KPM.
    • Bahwa pada Bulan Januari dan Pebruari 2020, realisasi ikan kaleng yang dipasok dalam program sembako sebesar Rp. 809.856.000,00 dengan uraian sebagai berikut :

• • • Bahwa Penyedian ikan kaleng tersebut tidak sesuai dengan tujuan dan manfaat program sembako yaitu untuk menjaga kecukupan gizi KPM. Selain itu, dengan ditentukannya ikan kaleng, KPM tidak bisa memilih jenis bahan pangan yang diperlukan dan diperbolehkan. Disamping itu penggunaan dana Program sembako 2020 tidak dibenarkan untuk pembelian makanan kaleng termasuk ikan kaleng. Bahan sembako berupa makanan kaleng tersebut dilaran