Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat I dan Penggugat II, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah bahwa Tergugat adalah pengusaha sesuai Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan secara sah bahwa Tergugat adalah perusahaan milik negara dan tunduk pada ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan secara sah bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah pekerja dari Tergugat;
5. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Tergugat dengan Penggugat I dan Penggugat II berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
6. Menyatakan bahwa hubungan kerja Penggugat I dan Penggugat II telah berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat I dan Penggugat II tanpa memberikan Kekurangan Upah Pokok/Minimum selama 2 (dua) tahun bekerja, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak adalah tidak sah dan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat membayar Kekurangan Upah Pokok/Minimum selama 2 (dua) tahun bekerja, kepada Penggugat I dan Penggugat II secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut :         a. PENGGUGAT I

• Kekurangan upah minimum bulan Oktober s/d Desember 2020 = Rp. 3.191.572 - Rp. 1.360.002 = Rp. 1.831.570,-/bulan = Rp. 1.831.570 x 3 bulan = Rp. 5.494.710,-
• Kekurangan upah Minimum bulan Januari s/d Oktober 2021 = Rp. 3.255.403 - Rp. 1.360.002 = Rp. 1.895.401,-/bulan = Rp. 1.895.401 x 10 bulan = Rp. 18.954.010,-
• Kekurangan upah Minimum bulan November s/d Desember 2021 = Rp. 3.255.403 - Rp. 1.428.023 = Rp. 1.827.380,-/bulan = Rp. 1.827.380 x 2 bulan = Rp. 3.654.760,-
• Kekurangan upah Minimum bulan Januari s/d Oktober 2022 = Rp. 3.294.467 - Rp. 1.428.023 = Rp. 1.866.444,-/bulan = Rp. 1.866.444 x 10 bulan = Rp. 18.664.440,-

Total kekurangan Upah Minimum Kota Makassar dari Oktober 2020 sampai dengan Oktober 2022 sebesar Rp. 46.767.920,- (Empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

b. PENGGUGAT II

• Kekurangan upah Minimum bulan Oktober s/d Desember 2020 = Rp. 3.191.572 - Rp. 1.817.251 = Rp. 1.374.321,-/bulan = Rp. 1.374.321 x 3 bulan = Rp. 4.122.963,-
• Kekurangan upah minimum bulan Januari s/d Oktober 2021 = Rp. 3.255.403 - Rp. 1.817.251 = Rp. 1.438.152,-/bulan = Rp. 1.438.152 x 10 bulan = Rp. 14.381.520,-
• Kekurangan upah minimum bulan November s/d Desember 2021 = Rp. 3.255.403 - Rp. 1.908.114 = Rp. 1.347.289,-/bulan = Rp. 1.347.289 x 2 bulan = Rp. 2.694.578,-
• Kekurangan upah minimum bulan Januari s/d Oktober 2022 = Rp. 3.294.467 - Rp. 1.908.114 = Rp. 1.386.353,-/bulan = Rp. 1.386.353 x 10 bulan = Rp. 13.863.530,-

Total kekurangan upah Kota Makassar Minimum dari Oktober 2020 sampai dengan Oktober 2022 sebesar Rp. 35.062.591,- (Tiga puluh lima juta enam puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);

9.Menghukum Tergugat membayar uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak Pasal 156 ayat (4) undang-undang No. 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan kepada Penggugat I dan Penggugat II secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:

a. PENGGUGAT I

• Uang Pesangon

18 x UMK 2022

18 x Rp. 3.294.962 = Rp. 59.309.316,- (Lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus enam belas rupiah);

• Uang Penghargaan Masa Kerja

5 x Rp. 3.294.962 = Rp. 16.474.810,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah)

• Uang Pengganti Hak

Cuti 12 hari x Rp. 131.794 = Rp. 1.581.581,-

15 % x Rp. 3.294.962          = Rp. 8.896.397,-

TOTAL HAK PHK (pesangon + Masa kerja + Hak) sebesar Rp. 86.262.104,- (delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu seratus empat rupiah);

b.PENGGUGAT II

• Uang Pesangon

18 x UMK 2022

18 x Rp. 3.294.962 = Rp. 59.309.316,- (Lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus enam belas rupiah);

• Uang Penghargaan Masa Kerja

5 x Rp. 3.294.962 = Rp. 16.474.810,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah)

• Uang Pengganti Hak

Cuti 12 hari x Rp. 131.794 = Rp. 1.581.581,-

15 % x Rp. 3.294.962          = Rp. 8.896.397,-

TOTAL HAK PHK (pesangon + Masa kerja + Hak) sebesar Rp. 86.262.104,- (delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu seratus empat rupiah);

10.Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitsvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum Kasasi;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo Et Bono).